LMMA Popajumpa Bahas Penguatan Hak Kelola Perikanan Kadie La Olua melalui Jalur Hukum

LMMA Popajumpa Bahas Penguatan Hak Kelola Perikanan Kadie La Olua melalui Jalur Hukum

Locally Managed Marine Area (LMMA) Popajumpa mengikuti Workshop Peningkatan Kesadaran Hukum untuk Mengidentifikasi Jalur yang Tepat dalam Mengamankan Hak Pengelolaan Perikanan di wilayah Kadie La Olua, Desa Sombano, Kecamatan Kaledupa, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini membahas upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap wilayah kelola laut masyarakat melalui aturan adat dan peraturan pemerintah.

Workshop yang berlangsung di rumah salah satu anggota Kelompok Popajumpa ini membahas sejumlah ancaman terhadap wilayah pesisir Kadie La Olua, mulai dari praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing), penangkapan berlebih (overfishing), hingga masuknya nelayan dari luar yang tidak mematuhi aturan lokal.

Dalam diskusi, peserta membahas peran Popajumpa sebagai pendekatan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Pengelolaan ini memadukan tradisi adat Sara Barata Kahedupa dengan pendekatan ilmiah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Salah satu praktik yang dibahas adalah sistem buka-tutup sementara lokasi penangkapan gurita selama tiga bulan. Penerapan sistem ini dinilai memberikan manfaat bagi nelayan, salah satunya melalui peningkatan bobot rata-rata tangkapan gurita hingga 2–3 kilogram per ekor. Selain itu, pengelolaan LMMA juga mendorong keterlibatan perempuan dan pemuda dalam pemantauan hasil tangkapan serta pencatatan data biologi.

Pembahasan berikutnya menyoroti pentingnya penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sebagai bagian dari pengawasan wilayah kelola laut. Kelompok ini memiliki peran dalam melakukan patroli rutin, mencatat dan melaporkan pelanggaran, memantau hasil tangkapan, serta menyosialisasikan aturan adat dan peraturan desa kepada nelayan lokal maupun nelayan dari luar.

Untuk memperkuat perlindungan wilayah kelola masyarakat, workshop mengidentifikasi beberapa jalur pengakuan hukum yang dapat ditempuh. Di tingkat desa, salah satunya melalui penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Perdes PSDA) yang mengatur tata kelola wilayah pesisir, aturan penutupan sementara, sanksi lokal, dan kelembagaan LMMA.

Selain itu, penguatan legalitas POKMASWAS dapat diupayakan melalui pengajuan Surat Keputusan (SK) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Peserta juga membahas pentingnya pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kahedupa serta integrasi peta wilayah kelola LMMA ke dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan zonasi Taman Nasional Wakatobi.

Proses pengamanan hak kelola tersebut direncanakan melalui tiga tahapan. Pertama, pemetaan partisipatif untuk menentukan batas wilayah kelola laut dengan melibatkan masyarakat dan Sara Barata Kahedupa. Kedua, penguatan legitimasi hukum melalui penyusunan aturan adat, Perdes PSDA, dan pengusulan legalitas kelembagaan pengawas. Ketiga, pengelolaan partisipatif melalui patroli, pemantauan hasil tangkapan, serta integrasi peta wilayah kelola ke dalam dokumen zonasi.

Dari hasil diskusi, anggota Kelompok Popajumpa merumuskan tiga rencana tindak lanjut. Pertama, melakukan sosialisasi aturan adat dan Perdes PSDA kepada masyarakat Desa Sombano. Kedua, mengusulkan penerbitan SK DKP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat legalitas POKMASWAS. Ketiga, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Sombano mengenai kemungkinan alokasi Dana Desa untuk mendukung operasional patroli rutin POKMASWAS.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top