Wangi-wangi, 27 Januari 2026 — Forum Kahedupa (FORKANI) melaksanakan Kegiatan Diseminasi Akhir Program bersama Pemerintah Kabupaten Wakatobi, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) di Aula Kantor BAPPEDA Tapada, Kabupaten Wakatobi, Selasa (27/1). Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penutupan program yang bertujuan menyampaikan hasil pelaksanaan, pembelajaran, serta rekomendasi keinginan program kepada para pemangku kepentingan daerah.
Diseminasi diawali dengan pembukaan dan Berbagai Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Wakatobi, yang menekankan pentingnya dokumentasi pencapaian program sebagai dasar perencanaan pembangunan ke depan.
“Forum ini penting untuk memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan di tingkat masyarakat dapat dipahami bersama dan menjadi pertimbangan dalam perencanaan serta kebijakan daerah,” ujar Sekretaris BAPPEDA Wakatobi, Abdul Aziz.
Selanjutnya, Mursiati selaku Koordinator Perikanan Skala Kecil di Dawara sekaligus mewakili Forkani memaparkan gambaran umum program, tujuan, serta wilayah intervensi, sebelum menyampaikan capaian program berdasarkan pendekatan empat pilar , yakni Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat, Hak Keamanan, Inklusi Keuangan, dan Ketahanan Pangan Ikan.
Pada pilar Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat , disampaikan bahwa program telah memberikan kontribusi pada penguatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan perikanan. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan rencana pengelolaan, penerapan penutupan sementara wilayah penangkapan, serta pelaksanaan pemantauan partisipatif oleh masyarakat.
“Masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi terlibat sejak perencanaan hingga pemantauan. Ini menjadi modal penting bagi hilangnya pengelolaan perikanan,” jelas Mursiati.
Pada pilar Hak Keamanan, program menekankan upaya pengakuan pengakuan dan perlindungan hak akses nelayan terhadap sumber daya perikanan. Upaya tersebut dilakukan melalui kesepakatan komunitas, dukungan regulasi di tingkat desa, serta penguatan kelembagaan lokal.
Sementara itu, pilar Inklusi Keuangan menunjukkan pencapaian berupa penguatan kelompok simpan pinjam dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Sedangkan pada pilar Ketahanan Pangan Ikan , program fokus pada peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan ikan sebagai sumber pangan melalui penyuluhan gizi ikan, pelatihan pengolahan ikan, serta pengelolaan hasil tangkapan yang lebih efisien.
“Pendekatan ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga bagaimana ikan dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan gizi keluarga,” ungkap salah satu fasilitator program.
Hasil diseminasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pemerintah daerah terkait terhadap pendekatan program terpadu. Selain itu, terbangun komitmen awal untuk mendukung keinginan untuk mendukung inisiatif di tingkat desa, serta teridentifikasinya peluang integrasi hasil program ke dalam perencanaan dan kebijakan daerah.
