Pemerintah Desa Tanomeha bekerja sama dengan Forum Kahedupa Toudani (FORKANI) menggelar Workshop Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penguatan Hak Kelola Perikanan LMMA Kadie Langge, Rabu (28/10/2026), di Kantor Desa Tanomeha. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah desa dan anggota LMMA Kadie Langge.
Workshop ini membahas pentingnya peran LMMA Kadie Langge dalam mengelola dan menjaga wilayah perikanan berbasis masyarakat, sekaligus memperkuat kepastian hukum atas hak kelola yang telah dijalankan. Sebagai kelompok pengelola wilayah laut, LMMA memiliki peran dalam menyusun aturan lokal, mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan di wilayahnya.
Dalam pemaparannya, Masrika, tim FORKANI menjelaskan pengelolaan laut berbasis LMMA (Locally Managed Marine Area) atau Pengelolaan Laut Kelola Lokal (PLKL) yang memadukan hukum adat Sara Barata Kahedupa dengan pendekatan sains modern. Salah satu praktiknya adalah penerapan sasi gurita melalui penutupan sementara wilayah penangkapan. Praktik ini memberikan kesempatan bagi gurita untuk tumbuh dan berkembang biak sebelum wilayah dibuka kembali untuk aktivitas penangkapan.
Untuk memperkuat peran dan kewenangan masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, peserta juga membahas sejumlah jalur legalitas hak kelola. Jalur tersebut meliputi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA), pengusulan atau perpanjangan Surat Keputusan (SK) Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), hingga integrasi wilayah kelola ke dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta zonasi Taman Nasional Wakatobi.
Dalam diskusi, anggota LMMA Kadie Langge mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah perikanan. Di antaranya praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing), penangkapan berlebih (overfishing), serta potensi konflik akibat masuknya nelayan dari luar wilayah tanpa mengikuti aturan lokal. Luasnya wilayah pesisir yang harus diawasi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan secara rutin.
Dari diskusi tersebut, disepakati tiga rencana tindak lanjut. Pertama, menginisiasi penyusunan Perdes PSDA sebagai dasar hukum pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa. Kedua, mengusulkan atau memperpanjang SK POKMASWAS untuk memperkuat peran anggota LMMA dalam pengawasan wilayah pesisir. Ketiga, mendorong alokasi Dana Desa untuk mendukung operasional patroli laut.
Penguatan pengelolaan juga perlu memastikan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Perempuan pencari gurita dan pemuda desa didorong untuk terlibat aktif dalam tata kelola dan pengawasan wilayah pesisir. Dengan demikian, tanggung jawab menjaga sumber daya laut tidak hanya bertumpu pada sebagian anggota kelompok.
Melalui workshop ini, peran LMMA Kadie Langge kembali ditegaskan sebagai penggerak pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Keberadaan aturan lokal, kelembagaan yang kuat, serta dukungan pemerintah desa menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memiliki landasan hukum dalam mengelola dan melindungi wilayah perikanannya secara berkelanjutan.
