Anggota LMMA Kadie Langge bersama perwakilan Pemerintah Desa Tanomeha mengikuti pelatihan Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem (Ecosystem-Based Fisheries Management/EBFM), Minggu (1/11/2026), di Kantor Desa Tanomeha. Pelatihan ini membahas kondisi sumber daya perikanan, ancaman terhadap ekosistem laut, serta langkah pengelolaan yang dapat dilakukan masyarakat bersama pemerintah desa.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendiskusikan hubungan antara kesehatan ekosistem laut, ketersediaan sumber daya ikan, dan kesejahteraan nelayan. Pengelolaan perikanan berbasis ekosistem tidak hanya berfokus pada jumlah tangkapan, tetapi juga memperhatikan kondisi habitat, aktivitas manusia, serta aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut.
Peserta juga mengidentifikasi perubahan kondisi perikanan berdasarkan pengalaman nelayan. Jika sebelumnya ikan dan gurita masih mudah ditemukan di sekitar pantai dengan ukuran relatif besar, kini nelayan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan. Ukuran tangkapan juga cenderung mengecil, sementara kondisi cuaca dan musim semakin sulit diprediksi.
Sejumlah ancaman turut dibahas, antara lain penangkapan berlebih (overfishing), penggunaan racun dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta kerusakan habitat pesisir.
Pelatihan juga membahas perbedaan karakteristik gurita dan ikan karang sebagai dasar menentukan strategi pengelolaan. Gurita memiliki pertumbuhan relatif cepat dan siklus hidup pendek sehingga dapat merespons penutupan sementara wilayah penangkapan. Sementara itu, ikan karang membutuhkan perlindungan habitat jangka panjang karena pertumbuhannya lebih lambat dan bergantung pada kondisi terumbu karang.
Dalam pengelolaan ini, LMMA Kadie Langge memiliki peran penting sebagai penggerak pengawasan, edukasi, dan pelaksanaan aturan lokal bersama pemerintah desa. Peserta juga membahas pentingnya pencatatan data hasil tangkapan, meliputi jenis, jumlah, ukuran, lokasi, dan alat tangkap. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kondisi perikanan dan menentukan kebijakan pembukaan maupun penutupan wilayah penangkapan.
Dari rangkaian diskusi, peserta menyepakati empat rencana aksi desa yang akan dilaksanakan secara bertahap pada 2026–2028.
Pertama, menyusun aturan perlindungan mangrove dari wilayah Dusun Tanomeha hingga Dusun Lohoa. Kedua, menyusun aturan perlindungan daerah pemijahan ikan di lokasi Bahua dan Oularo. Ketiga, mengembangkan aturan buka-tutup penangkapan gurita di wilayah Oularo dan Luang Kee.
Keempat, menyusun aturan untuk mengatur aktivitas nelayan dari luar Kadie Langge. Aturan tersebut mencakup larangan penggunaan racun dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta pengaturan perizinan bagi nelayan dari luar wilayah.
Pelaksanaan rencana aksi ini melibatkan pemerintah desa di wilayah Kadie Langge, Sara Barata Kahedupa, dan masyarakat. Khusus pengaturan nelayan luar, pengawasan dan penyusunan aturan juga akan melibatkan LMMA serta pemerintah di enam desa.
Pelatihan ditutup dengan komitmen bersama antara LMMA Kadie Langge dan Pemerintah Desa Tanomeha untuk mengawal pelaksanaan rencana aksi. Melalui pendekatan EBFM, pengelolaan perikanan diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan hasil tangkapan, tetapi juga melindungi habitat dan memastikan sumber daya laut tetap tersedia bagi generasi mendatang.
