Pemerintah Desa Tanomeha bersama FORKANI menggelar Workshop Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penguatan Hak Kelola Perikanan LMMA Kadie Langge, Rabu (28/10/2026), di Kantor Desa Tanomeha. Kegiatan ini diikuti oleh pemerintah desa dan anggota LMMA Limbo Langge.

Workshop ini membahas pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah laut berbasis masyarakat. Dalam pemaparannya, Masrika atau akrab disapa Rika menjelaskan pendekatan pengelolaan laut melalui LMMA/PLKL yang memadukan hukum adat Sara Barata Kahedupa dengan sains modern. Salah satu praktiknya adalah penutupan sementara wilayah tangkap gurita atau sasi.

Rika juga menjelaskan pentingnya pemenuhan hak masyarakat pesisir dan nelayan kecil, di antaranya hak atas akses sumber daya yang adil dan bebas dari intimidasi, perlindungan mata pencaharian, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait aturan pengelolaan laut dan penataan ruang pesisir desa. Selain itu, masyarakat juga berhak atas lingkungan laut yang sehat.

Dalam pengelolaan perikanan pesisir yang berkelanjutan, terdapat tiga pilar utama yang perlu diperkuat, yaitu pemetaan partisipatif, legitimasi hukum, dan pengelolaan partisipatif.

Untuk memperkuat legalitas hak kelola masyarakat, Rika memaparkan sejumlah langkah yang dapat ditempuh, mulai dari penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA), pengusulan atau perpanjangan SK Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), hingga integrasi pengelolaan wilayah ke dalam RZWP3K dan zonasi Taman Nasional Wakatobi.

Dalam diskusi, peserta mengidentifikasi sejumlah tantangan pengelolaan perairan Kadie Langge, seperti praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing), penangkapan berlebih (overfishing), masuknya nelayan dari luar wilayah, serta keterbatasan pengawasan.